WFH Tes Case Birokrasi

Work From Home (WFH) merupakan salah satu istilah yang belakangan keren sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial demi mencegah penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Tahap pertama sudah berlangsung sampai tanggal 31 Maret 2020 dan diperpanjang dua pekan lagi hingga tanggal 21 April 2020 mendatang.

Tentang WFH ini, seorang teman kantor di sebelah meja kerja saya bilang begini," ini sekalian sebagai test case bagi Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)."

"Tepat sekali," jawab saya.

Bukankah Smart Office merupakan rencana negara ini agar ASN bisa bekerja flexi job, flexi schedule, semua serba flexy, dan remote working. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sejak tahun lalu melakukan kajian sistem penilaian ASN/PNS bekerja dari rumah. 

"Orang bilang work vacation. 3 bulan di Raja Ampat, 3 bulan di Bali, 3 bulan di Tana Toraja, sepanjang mereka bisa deliver," ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa berharap penerapan kebijakan tersebut bisa ditetapkan segera.

Presiden Jokowi memang menginginkan birokrasi pemerintahan di periode kedua pemerintahannya bisa lebih ramping dan efisien, agar efektif dalam melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Presiden menginginkan birokrasi kelas dunia di waktu mendatang.

Jadi, kembali ke rencana negara dan 'test case'. Dari 'test case' ini sebenarnya mudah bagi Bapenas atau Menpan RB sekaligus masyarakat menilai K/L/D/I mana saja yang sebenarnya sudah siap atau sudah mempersiapkan diri selama ini.

Indikatornya jelas, bila ada K/L/D/I yang sudah diminta Work From Home namun ASN atau pegawainya masih terlihat mondar-mandir ke Kantor menunjukkan bahwa K/L/D/I tersebut sebenarnya harus diakui memang belum siap dan selama ini tidak mempersiapkan diri sesuai visi Presiden. Entah itu karena sistemnya, entah itu SDM aparaturnya, dan lain sebagainya. Yang pasti tidak siap karena tidak menyiapkan diri menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Buntutnya, kala dibutuhkan untuk menjadi contoh/teladan melakukan rekayasa sosial di tengah upaya negara melawan penyebaran covid-19 dengan tetap di rumah tidak bisa dilakukan.

Pemandangan dua pekan awal WFH yang diberlakukan. Selain kita bisa melihat dan 'menguliti' sistem kerja yang dibangun selama ini, kita juga bisa merefleksikan seberapa penting tugas dan fungsi serta pelayanan kita dihadapan masyarakat selama ini. Sudah benarkah apa yang kita lakukan selama ini dan mengklaim sebagai melayani kebutuhan masyarakat? Atau kita sebenarnya tidak penting-penting sekali tapi bikin diri penting? Sehingga sampai pada situasi seperti saat ini, kita  kesulitan membuat skala prioritas terkait penting dan kepentingan yang menjadi semakin kabur.

Agar tidak menjadi takabur. Kiranya pasca pandemi virus covid-19, semua kita menyadari dan berikhtiar bersama untuk melakukan perubahan dan pembenahan. Inilah momen tepat untuk melihat kembali dan mulai merancang, menyiapkan, dan membangun sistem kerja yang menyesuaikan dengan perkembangan terkini yang bergerak ke birokrasi teknologi 5.0. 

Ini adalah momen tepat untuk berbenah. Perubahan merupakan cara terbaik sebelum kita digilas olehnya.Untuk itu, kita mesti berada dalam gerbong yang sama melesat bersama.

Semoga.😷